Sayangnya, pergantian menteri dari masa ke masa cenderung identik dengan pergantian kebijakan. Hal ini tak jarang mengorbankan peserta didik. Berikut ini beberapa kebijakan Mendikbud yang mendulang kontroversi di tengah masyarakat.
1. Full day school
Full day school saat ini menjadi topik hangat di tengah masyarakat Indonesia. Konsep full day school merupakan gagasan dari Mendikbud Muhadjir Effendy yang belum genap sebulan menduduki jabatan tersebut. Meski masih berupa gagasan dan akan dikaji lebih mendalam, konsep full day school sudah banyak ditentang oleh berbagai pihak.
Beberapa alasan menolak alasan ini, yakni karena mengurangi waktu siswa berinteraksi dengan lingkungan luar sekolah, termasuk keluarga. Padahal, Mendikbud Muhadjir sendiri menegaskan, full day school bukan berarti belajar seharian, tetapi disertai dengan kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya nonakademis.
2. Kurikulum 2013
Kurikulum merupakan pegangan bagi sekolah maupun siswa untuk menjalakan proses belajar mengajar. Pada era Mendikbud Mohammad Nuh, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 diganti dengan kurikulum 2013. Pergantian kurikulum ini pun menuai beragam pro dan kontra. Apalagi setelah diberlakukan secara masif pada 2014, tepat di akhir kepemimpinan M Nuh sebagai Mendikbud. Banyak pihak menilai, penerapan kurikulum 2013 terburu-buru meski Kemdikbud menggelar pelatihan massal bagi jutaan guru.
Polemik kurikulum 2013 tidak berhenti setelah pergantian menteri. Ketika Anies Baswedan didapuk menjadi Mendikbud baru, dalam kurun satu bulan menjabat, Mantan Rektor Universitas Paramadina ini memberi pembatasan terhadap penerapan kurikulum 2013. Saat itu, sekolah-sekolah diminta kembali menerapkan KTSP 2006 dengan alasan masih banyak sekolah belum siap terhadap kurikulum 2013. Padahal, saat itu buku-buku kurikulum 2013 sudah didistribusikan dan sudah diterapkan setengah tahun akademis oleh sekolah-sekolah se-Nusantara.
3. Hari pertama sekolah (HPS)
Meski tidak terlalu kontroversial, gerakan mengatar anak di hari pertama sekolah yang dicetuskan oleh Mantan Mendikbud, Anies Baswedan ini cukup mencuri banyak perhatian. Para orangtua yang bekerja pun sempat dibuat bingung terkait izin terlambat ke kantor karena harus antar anak terlebih dahulu.
Saat itu, Anies mengatakan, orangtua perlu terlibat dalam mengantar anak ke sekolah. Mereka juga harus berinteraksi dengan para guru sehingga tidak hanya di hari pertama sekolah. Gerakan tersebut kemudian turut didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan perusahaan swasta lainnya sehingga orangtua tak perlu khawatir terlambat datang ke kantor masing-masing.
4. Uji kompetensi guru (UKG)
Kebijakan Mendikbud yang tak kalah menuai kontroversi di kalangan guru, yakni uji kompetensi guru (UKG). Tahun 2015, UKG diikuti oleh sekira tiga juta guru di seluruh Indonesia. Meski tes wajib ini dijamin tidak akan dijadikan sebagai tolok ukur kualitas guru, tak sedikit guru yang resah karena takut tak mampu meraih hasil maksimal. Pada masa Mendikbud dijabat Anies Baswedan, UKG digunakan untuk pemetaan kompetensi guru.
0 komentar:
Posting Komentar